 |
Oleh: Syahrul Mubarak, S.Pd, M.Hum, Tk. BA
Opini, Demokrasi Indonesia, sejak reformasi 1998, sering dipuji sebagai salah satu yang paling dinamis di Asia Tenggara. Rakyat diberikan ruang untuk memilih pemimpin secara langsung, menyampaikan pendapat tanpa takut direpresi, serta menikmati kebebasan pers yang relatif terbuka. Namun, di balik capaian itu, terselip problem serius yang kini semakin terlihat: polarisasi politik yang membelah masyarakat.
Polarisasi sejatinya bukan barang baru dalam kehidupan politik. Dalam setiap kontestasi, wajar ada perbedaan pilihan dan kepentingan. Akan tetapi, ketika perbedaan itu berkembang menjadi permusuhan sosial, bahkan menimbulkan retakan dalam keluarga, komunitas, dan ruang publik, maka demokrasi mulai kehilangan maknanya. Demokrasi yang sehat meniscayakan perbedaan, tetapi juga menghendaki penghormatan pada keberagaman.
Era media sosial memperparah situasi ini. Algoritma platform digital sering kali menciptakan _echo chamber_ ruang gema di mana seseorang hanya mendengar opini yang sejalan dengan pandangannya. Akibatnya, ruang dialog semakin sempit. Perdebatan politik tidak lagi berorientasi pada gagasan, melainkan pada serangan personal, meme, dan ujaran kebencian. Rakyat terseret dalam pusaran narasi yang dikonstruksi elite politik maupun buzzer digital.
Lebih jauh, suara rakyat yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi justru kerap hanya dijadikan alat legitimasi. Elite politik berlomba-lomba merebut simpati publik melalui kampanye penuh janji, tetapi ketika berkuasa, banyak yang terjebak dalam pragmatisme. Rakyat pun sering kali lebih sibuk berdebat soal siapa yang layak menang, ketimbang mengawal kebijakan publik yang nyata dampaknya. Demokrasi lalu tereduksi menjadi sekadar pesta elektoral lima tahunan.
Fenomena politik identitas memperparah polarisasi. Alih-alih memperdebatkan program ekonomi, pendidikan, atau lingkungan, banyak kelompok politik justru mengandalkan simbol-simbol primordial. Identitas agama, etnis, bahkan kelas sosial dijadikan senjata ampuh untuk menggalang dukungan. Efektif dalam jangka pendek, tetapi berbahaya dalam jangka panjang. Ia bisa melahirkan luka sosial yang sulit disembuhkan.
Padahal, demokrasi yang sejati bukan sekadar tentang siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Demokrasi harus menghadirkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Jika rakyat terus dibiarkan terjebak dalam polarisasi semu, maka kepentingan nyata seperti perbaikan pendidikan, pengentasan kemiskinan, atau penyelamatan lingkungan akan terabaikan.
Di titik inilah, peran masyarakat sipil menjadi krusial. Media massa harus kembali pada fungsi utama: menyajikan informasi yang berimbang, bukan sekadar mengejar klik dan sensasi. Akademisi dan intelektual perlu hadir memberikan analisis jernih, bukan sekadar ikut arus opini populer. Organisasi masyarakat juga harus mengambil peran sebagai penengah, menjembatani dialog antar kelompok yang berbeda pandangan.
Anak muda, sebagai generasi terbesar dalam demografi Indonesia, punya tanggung jawab besar. Mereka tidak boleh terjebak hanya sebagai "penonton gaduh" di media sosial. Anak muda harus menjadi motor penggerak politik gagasan, menghadirkan ide-ide segar tentang tata kelola pemerintahan, teknologi, ekonomi hijau, hingga kebijakan sosial. Jika tidak, demokrasi hanya akan diwarisi dalam bentuk yang rapuh.
Kini, Indonesia benar-benar berada di persimpangan. Demokrasi bisa tumbuh menjadi matang apabila rakyat berani menuntut politik gagasan, bukan sekadar politik pencitraan. Demokrasi bisa menjadi rumah kebersamaan jika perbedaan dirayakan dengan dialog, bukan permusuhan. Namun, demokrasi juga bisa melemah jika polarisasi terus dipelihara demi kepentingan jangka pendek para elite.
Pada akhirnya, suara rakyat tidak boleh lagi dipandang sebagai formalitas elektoral. Ia harus benar-benar menjadi penentu arah bangsa. Rakyat perlu lebih kritis, media lebih independen, elite lebih bertanggung jawab, dan generasi muda lebih berani mengambil peran. Jika semua itu berjalan, maka demokrasi Indonesia akan tetap menjadi jalan harapan, bukan sekadar panggung perebutan kuasa yang mengabaikan aspirasi rakyat.
