 |
| Fiqih Darli Malta |
Pessel, Sigi24.com--Masyarakat Rawa Bangun merasa bosan dengan janji pejabat yang tak pasti.
Kampung yang awal 1977 ini dibuka melalui Yayasan Dana Sosial Islam (YDSI) ini hingga sekarang masih terbelakang dan tertinggal.
Berada di Nagari Lakitan Selatan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, sering dijanjikan untuk perbaikan dan kemajuan soal infrastruktur umum.
Sudah lama menunggu janji-janji yang acap dilontarkan pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif, tapi tak pernah terealisasi.
Janji tinggal janji, Rawa Bangun tetap tertinggal, dan terkesan dibiarkan begitu saja. Masyarakat pun merasa bosan dengan janji.
Awal Yayasan Dana Sosial Islam memberi program untuk pembukaan Rawa Bangun hingga saat sekarang, akses jalan menuju Rawa Bangun tidak banyak perkembangan.
Kenyataanya, akses jalan sangat diperlukan masyarakat untuk pengembangan ekonomi dan kelangsungan aktivitas. Kondisi di Rawa Bangun tidak sesuai dengan harapan masyarakatnya dari tahun ke tahun.
Berpuluh tahun kondisi jalan masih sama tanpa ada perubahan berarti. Masyarakat menginginkan pengaspalan jalan, namun hingga saat ini jalan masih seperti dulu, awal kampung itu dibuka YDSI, yakni jalan tanah dan kerikil yang disertai lubang-lubang yang cukup dalam di jalan yang rusak semakin parah.
Jalan di Rawa Bangun tersebut merupakan akses dan alternatif dari berbagai kampung. Hal itu bisa dilihat dari peta geografisnya yang sangat strategis untuk kepentingan bersama.
Akses jalan bisa digunakan menjadi jalan pintas, yang mempercepat perjalanan antar kampung sebagai penghubung.
Menghubungkan jalan dari Seberang Tarok, Koto Lamo, Koto Pulai menuju Kecamatan Ranah Pesisir tanpa harus jauh menempuh jalan lintas utama, dan bisa diakses sebagai jalan pintas untuk pelajar serta kepentingan pertanian.
Penghematan waktu termasuk sebagai alternatif yang penting, seharusnya mendapat perhatian yang cepat. Akan tetapi sampai saat ini kondisinya tak kunjung baik.
Janji-janji politik pada masa pemilihan pejabat daerah baik itu legislatif dan eksekutif, para pejabat berulang kali tanpa ada hasil nyata melontarkan janji.
Pejabat yang berkompetisi sampai dia terpilih hanya memberikan harapan yang tidak tahu kapan dibuktikan. Persoalan pengaspalan jalan dengan alasan anggaran yang katanya sudah ada, tinggal dilaksanakan selalu menjadi jawaban yang seakan menenangkan masyarakat, tapi hasilnya tidak pernah tampak.
Masyarakat Rawa Bangun terkesan mudah diberi janji dan menerima apa yang pejabat tersebut katakan. Setiap pengaduan dan pertanyaan masyarakat selalu dijawab dengan alasan-alasan yang tidak berkepastian.
Kebosanan masyarakat terhadap janji-janji sering terlontar sebagai candaan di kedai kopi setempat. Bentuk kekecewaan tersebut telah menjadi olok-olokan kepada para pejabat, "anggarannya sudah ada tapi bukan untuk kita, untuk kepentingan dia dulu bukan untuk kampung ini".
Begitulah kalimat yang terlontar dari obrolan masyarakat saat bercanda tentang pembangunan dan janji pejabat.
Pihak pemerintahan nagari dan pejabat daerah terkait, sudah sejak lama mengetahui kondisi jalan di Rawa Bangun. Namun, upaya untuk perbaikan jalan tidak kunjung diupayakan.
Tentu masyarakat selalu bertanya dan heran kenapa sudah sejak lama jalan akses tersebut terkesan dibiarkan, dan tidak ada kejelasan sampai saat ini.
Padahal pada masa kampanye dengan mudahnya memberi janji, mendirikan spanduk, baliho di kawasan nagari itu, dan persimpangan tiap pergantian masa jabatan, namun ketika terpilih tidak membuat perubahan yang signifikan.
Hal tersebut dapat dilihat dari data hasil dan rupa perkembangan Rawa Bangun dari tahun ke tahun.
"Sudah beberapa tahun kita mencoblos pejabat, sampai pejabat yang kita pilih yang awalnya menjabat di kabupaten sampai duduk di provinsi berperiode-periode, tak ada tampak hasil apa-apa," ucap salah seorang tokoh masyarakat Rawa Bangun.
Di masa pemilihan umum di Rawa Bangun ada dua Tempat Pemungutan Suara (TPS). Itu menunjukan masyarakat Rawa Bangun punya data keluarga, dengan jumlah yang sepatutnya diperhatikan.
Dengan masyarakat yang semakin meningkat dan perubahan yang lamban, tentu menjadi pertanyaan bersama apa ada yang salah pada keputusan pejabatnya?
Atau pejabat yang telah menjabat lupa akan janji-janji yang telah diucapkan.
Setelah periode 2019 sampai akhir 2023 akan datang, berikutnya apakah masyarakat tetap akan dihadapkan dengan kampanye yang hanya bisa omong kosong, janji-janji palsu oleh para calon pejabat yang ingin maju di periode selanjutnya?.
Mulai dari calon dewan di DPRD ataupun calon pejabat lain, tentu saja akan saling menarik simpati terkhususnya pada masyarakat Rawa Bangun. Kampanye untuk mendapatkan kursi atau jabatan di tahun pemilihan umum 2024 apakah akan ditanggapi masyarakat Rawa Bangun dan kepercayaan terhadap janji kampanye dari para calon kandidat?
Calon kandidat legislatif maupun eksekutif saat ini tentu sedang mempersiapkan strategi-strategi untuk pemilihan umum yang akan berlangsung 2024.
Harapan masyarakat Rawa Bangun di tahun 2024 tentu saja semakin besar. Bertahun-tahun menahan rasa kecewa pada pemerintah untuk perubahan. Kedepannya para pejabat dan calon pejabat harus bisa lebih baik tidak hanya memberi janji-janji palsu, tapi dengan bukti yang jelas sehingga daerah dan masyarakat Rawa Bangun benar-benar dibangun, juga disejahterakan. (***)
