Lubuk Alung, Sigi24.com--Cukup memberi pencerahan bagi para petani yang hadir. Dengan waktu yang relatif singkat, memang belum tercapainya penjabaran materi secara maksimal. Ditambah lagi dengan banyaknya pertanyaan dari hadirin yang bahkan sampai curhatan, menyangkut masalah kebijakan dan keseriusan pemerintah dalam menyikapi masalah pertanian, tentu saja pemateri tidak dapat menjawab sampai ke ranah tersebut.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan dan sosialisasi sejumlah kelompok tani dengan beberapa pakar pertanian, yang dihadiri dan di ajarkan oleh Prof. Trizelia, Dr. Haliatur Rahma, Dr. My Syahrawati, dari Unitas, Padang. Pertemuan, Sabtu (8/1/2022) di Sungai Abang Lubuk Alung.
Juga para pemateri mengakui, bahwa hubungan Unitas dengan masyarakat terhalang oleh birokrasi pemerintahan sehingga mereka hanya berbuat sesuai batasan yang telah digariskan. Dan di sambung juga oleh Walinagari Pungguang Kasiak, Dodi Marten yang sengaja hadir pada kesempatan itu.
Menurutnya, bahwa walinagari tidak mendapatkan sosialisasi yang kongkrit tentang permasalahan dan solusi pertanian di nagariny di karenakan belum adanya kajian yang mendalam sera solusi yang di tawarkan, dan memang 20 persen dana nagari diperuntukan buat ketahanan pangan.
"Cuma belum jelas bentuk alokasinya kemana, karena permasalahan yang kali ini dihadapi sangatlah komplit," katanya.
Dan hal ini juga diiyakan oleh para perwakilan kelompok tani yang hadir di luar Kecamatan Lubuk Alung, seperti Ulakan Tampakis, Sintuak Toboh Gadang dan Batang Anai.
Beruntung niat baik Walinagari Pungguang Kasiak Dodi Marten untuk menjadikan nagari sebagai binaan disambut baik oleh para nara sumber dan tentunya perlu dilakukan persiapan lain sebagainya untuk mewujudkanya.
"Permasalahan yang kami maksud antara lain, kebiasaan masyarakat dalam bersawah yang sudah melenceng dari aturan yang sebenarnya, seperti pemakaian pupuk, perlakuan terhadap hama, perlakuan terhadap media tanam, bahkan tidak adanya lagi kesepakatan bersama untuk turun ke sawah.
Kemudian, masyarakat petani merasa tidak ada mendapat pembinaan dan penyuluhan dari pihak terkait.
Tidak tertatanya dengan baik kelompok tani di nagari dengan baik sehingga bantuan yang diterima kelompok kadang kala menjadi aset pribadi, bahkan sampai mubazir.
Dan masih banyak sepertinya permasalahan lainya yang belum terangkum pada kesempatan ini. "Intinya kita menilai hal ini tentu pasti tidak bisa terlepas dari semua pihak, terutama pemerintahan daerah. Mungkin di sini walinagari sebagi tingkatan terendah, diharapkan bisa sedikit meningkatkan konsentrasinya terhadap permasalahan pertanian," harapnya.
"Dengan ini kami mengharapkan masukan dan arahan kita semua agar apa yang kita harapkan bisa tercapai," ulas dia.
Apakah kedepanya perlu tindakan nyata seperti kembali berharap kepada anggota dewan dengan audiensi, hearing atau apalah namanya atau langsung ke pengambil kebijakan kita sampaikan, sehingga memulihkan perekonomian masyarakat. (*)
