 |
Padang -- Sumatera Barat memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang hampir lengkap – dari air, surya, angin, panas bumi, hingga biomassa. Namun, potensi melimpah itu selama ini dihadapkan pada tantangan klasik: penolakan sosial, ketidakpastian investasi, konflik informasi, hingga trauma akibat bencana ekologis.
Di titik krusial ini, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Wilayah Sumatera Barat resmi terbentuk dan dilantik di Auditorium Istana Gubernuran Sumbar pada Jumat (6/2/2026), dengan harapan membuka babak baru transisi energi yang berbasis ilmu dan keberpihakan pada masa depan.
Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Ketua METI Pusat Zulfan Zahar dan disaksikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah serta berbagai pihak terkait ini, menjadikan METI Sumbar sebagai pengurus wilayah kedua dari total 18 yang akan diresmikan se-Indonesia. "Kami mengembangkan METI bukan hanya untuk berbicara dengan BUMN, tapi ingin menjadi seperti KADIN-nya energi terbarukan," ujar Zulfan, yang juga mengungkapkan rencana pembentukan 20 METI Energi Muda di perguruan tinggi untuk membangun ekosistem transisi berbasis generasi muda.
Lebih lanjut Zulfan dalam sambutannya bahwa saat ini kita tengah menghadapi realitas pahit karena ada sekitar 28 perusahaan energi di Sumatra dicabut izin pasca bencana ekologis, bahkan ada yang mengancam hengkang dari Indonesia – menandakan masalah serius dalam pengelolaan dan iklim investasi.
Zulfan, Ketum yang masih terbilang muda ini secara tegas mengingatkan, agar pembangunan PLTA 111 MW di Sumbar tidak salah pengelolaan dan memicu longsor, serta mengkritik pendekatan pembangunan energi yang tidak memperhatikan kearifan lokal.
Ketua METI Sumbar, Dr Ir Firman Hidayat MT menegaskan, bahwa EBT bukan hanya idealisme lingkungan, melainkan juga berkaitan dengan bisnis, ekonomi, SDGs, dan pengembangan sosial budaya.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan, bahwa bauran EBT Sumbar hingga 2025 mencapai 32 persen (jauh di atas rata-rata nasional). Dia berharap, METI menjadi ruang penjernihan informasi untuk mewujudkan Sumbar sebagai Green Provinsi. (nd/red)
